Industri Karoseri Kesulitan Ekspor

"Sasis yang berada di In­donesia tidak boleh diekspor karena ada sales agreement territory dari agen peme­gang merek (APM) Untuk itu, diperlukan adanya campur tangan pemerintah untuk me­nyelesaikan kendala tersebut," ungkap Sommy di sela acara Musyawarah Nasional Askar­indo di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, spesifikasi sasis yang ada di Indonesia juga belum tentu sesuai dengan spesifikasi global. Kondisi-kondisi tersebut, merupakan contoh yang mem­buat pengiriman ke luar negeri oleh para pelaku usaha karoseri di dalam negeri belum akan banyak sepanjang tahun ini.

"Ekspor yang dilakukan oleh para pelaku usaha karo­seri tidak terpisah dengan ekspor sasis kendaraan niaga atau tidak berdiri sendiri. Sasis yang keluarkan pada umumnya saat ini dari APM. Karoseri hanya membuat rumah-rumahnya, jadi legal document dan sebagainya ada­lah dari chasis,"  katanya.

Menurut dia, salah satu napas industri karoseri di Indonesia adalah pesanan dari instansi pemerintahan. Sama halnya den­gan proyeksi tahun ini, Askar­indo berharap banyak dengan pembelanjaan pemerintah.

Sommy mengatakan peme­sanan dari instansi pemerintah memang besar. Paling banyak dari TransJakarta dan Kemen­hub. Tahun lalu, Kemenenterian Perhubungan (Kemenhub) pe­san 600 unit, total dari instansi pemerintah 1.000 unit.

Pada tahun ini, Transjakarta bersiap belanja bus 2.000-an unit. Kendati demikian, di­rinya mengaku belum menge­tahui siapa yang dapat dari tender di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pe­merintah (LKPP).

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan, industri karoseri merupakan salah satu industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja serta memberikan kontribusi cukup besar bagi perekonomian. ***